Dalam pembicaraan sehari-hari, kata “perpustakaan” mungkin lebih mudah dikaitkan dengan budaya, seperti halnya kata “buku” dan “membaca” lebih mudah dihubungkan dengan hal-hal yang menyangkut budaya dan kebudayaan. Institusi lain yang masih ‘bersaudara’ dengan perpustakaan, seperti museum dan lembaga arsip, juga lebih sering dikaitkan dengan budaya, khususnya sejarah. Kita pun lebih enak mengatakan “budaya baca”, atau “pembangunan budaya” kalau bicara tentang buku dan perpustakaan. Ini berbeda sekali dengan kata “informasi”.
Kayaknya, kita lebih sering ngoceh tentang “industri informasi”, atau “masyarakat informasi”, daripada “budaya informasi”. Tanya kenapa!! 
Para budayawan dan para teoritisi kebudayaan nampaknya memang lebih sering menempatkan kata “informasi” di balik berbagai kata lain yang lebih penting, misalnya nilai, aturan, dan signifikansi. Dari perspektif budaya, informasi merupakan seringkali adalah “makna dalam derajat nol”, atau sebagai semacam kondisi minimal bagi pemaknaan, ideologi, dan signifikasi. Dengan lebih sederhana, kita sering mengatakan bahwa informasi adalah semacam “bahan mentah” yang masih perlu diolah agar menjadi bermakna. Lalu, setelah mengalami pemaknaan, barulah kita memberikan nilai. Para budayawan dan ilmuwan humaniora cenderung lebih suka bicara tentang nilai dan makna, daripada bahan mentahnya itu.
Ketika membicarakan fenomena informasi, budayawan dan teoritisi budaya lebih sering menengok ke “komunikasi”. Kata ini lebih akrab di telinga para ilmuwan humaniora, padahal mereka juga mengerti bahwa “komunikasi” tentu saja mengandung perpindahan dan pertukaran (atau transmisi) informasi. Lalu, komunikasi menjadi obrolan budayawan karena melibatkan jaringan sosial dan jaringan makna bersama. Lebih lanjut lagi, jaringan sosial dan makna ini lalu dikaitkan dengan politik hegemoni.
Ambil contoh yang lebih kongrkit lagi: siaran berita di televisi, apakah itu adalah sebuah “peristiwa informasi” (information event). Bagi para peneliti budaya, ketika seorang pembaca berita menyampaikan berita, maka pertama-tama tentunya ia menyampaikan informasi. Namun pembaca berita tidak hanya menyampaikan informasi tentang kejadian hari itu (bom meledak, pemogokan, pidato presiden) tetapi juga menambahkan serangkaian konotasi (atau makna) ke informasi tersebut. Katakanlah, informasi ini sebenarnya adalah pesan denotatif dasar. Pesan di dalam sebuah berita dapat saja dianggap semata-mata informasi bahwa ada bom meledak, tetapi yang disampaikan oleh si pembaca berita bukan hanya informasi. Lebih dari itu!
Bagi budayawan dan teoritisi humaniora, tak lagi penting bicara “informasi” yang terkandung dalam berita. Lebih penting bicara tentang makna “di balik informasi” yang tersampaikan dalam bentuk berita itu. Para budayawan ingin sekali mengungkapkan apakah di makna tersebut ada kepentingan dan nilai-nilai sebuah kelas yang berkuasa atau blok yang memiliki hegemoni. Pembicaraan juga bisa jadi lebih seru, kalau berita di televisi dikaitkan dengan, misalnya, kepentingan kelas kapitalis yang secara meluas “memiliki” media. Dalam pengertian ini maka informasi yang ditransmisikan di sebuah siaran berita bersifat sekunder jika dibandingkan dengan makna yang diartikulasikan di dalamnya, yang pada gilirannya juga kemudian akan diserap oleh praktik-praktik sosial untuk menghasilkan realitas sosial. Bagi seorang budayawan, tak penting apakah sebuah berita mengandung “informasi”. Lebih penting adalah bagaimana informasi itu kemudian menimbulkan reaksi sosial-budaya (mulai dari dukungan terhadap perang sampai identitas kultural dan gayahidup).
Mau contoh gampang lagi: peneliti humaniora mungkin kurang peduli tentang seberapa informatif pernyataan Presiden SBY tentang BBM, tetapi lebih peduli pada seberapa percaya masyarakat pada ucapan Presiden di dalam konteks hidup bernegara (dan “budaya bernegara”). Informasi dengan demikian dilihat hanya sebagai sejenis alibi untuk mengkomunikasikan makna-makna sosial. Di dalam makna-makna sosial inilah terjadi politik kebudayaan yang “nyata”. Kita boleh mengkaji apakah ada nilai-nilai baru di negara ini yang berkaitan dengan seberapa percayakah masyarakat kepada presidennya. Apakah ada “budaya informasi” yang membuat semua pihak lega dan tidak saling melempar tanggungjawab?
Kalau sudah begini, rasanya aneh bicara “teori informasi” sebagaimana yang diusulkan oleh Shannon dan Weaver (lihat di sini). Teori yang amat matematis ini (sesuai namanya) menjadi kedengaran seperti “menantang” banyak pandangan budayawan tentang politik atau budaya politik seperti di atas. Produksi informasi besar-besaran dan repetitif (berulang-ulang), misalnya dalam bentuk pengulang-ulangan ucapan Presiden SBY di televisi, mungkin amat cocok untuk dihitung dan dibuatkan statistiknya oleh para “ilmuwan informasi”. Namun, hitungan dan statistik ini jadi absurd di mata orang-orang yang terlatih dalam hal semiotika atau dekonstruksi, untuk menyebut dua saja ranah kajian budaya.
Pidato Presiden SBY, atau presiden mana pun di dunia ini, yang mungkin saja amat menantang untuk dihitung secara matematis dan lalu dipakai untuk menghitung suara kelak di pemilu mendatang, semakin tampil sebagai tingkatan komunikasi yang paling membosankan dan repetitif. Bagi para budayawan, keterulangan dan mobilisasi pernyataan yang didaurulang di stasiun televisi ini hanya akan menarik kalau dijadikan proses pembentukan opini publik, reiterasi klise tentang nasionalisme, atau kritik terhadap ideologi neoliberal.
Kelimpah-ruahan informasi, yang selalu jadi pembenar bagi teori informasi (dan bagi kenaikan gaji para perancang teknologi informasi!), malah akan terlihat sebagai intervensi penguasa (politik maupun bisnis) dalam milieu informasional. Hiruk pikuk di dunia informasi bukan cuma produksi informasi dan kontra-informasi, tetapi juga sebuah keterlibatan dan ketidak-terlibatan. Para budayawan punya alasan sah untuk melihat Internet sebagai transformasi dalam moda produksi pengetahuan dan kekuasaan baru. Internet sebagai “ruang informasi raksasa” bahkan tidak semata-mata mengandung hegemoni baru, tetapi juga mencerminkan keseluruhan dinamika komunikasi yang amat ramai dan tidak sejajar, tempat berbagai jaringan televisi global, nasional, regional, dan lokal saling menyelaras dan menyela; saling berebut pengaruh dan saling berlomba menjadi yang paling culas secara menawan.
Dengan cara pandang seperti itu, kayaknya kajian budaya tentang informasi menarik untuk dicoba, bukan?!
keterangan lbh lanjut klik aja iperpin.wordpress.com
